Regulasi
Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
- Keputusan Mahkamah Agung Nomor 85 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada
Pengadilan Tata Usaha Negara dan / atau Pengadilan Negeri - Permendikbud Nomor 16 Tahun 2017, Tentang Layanan Informasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Permendikbud Nomor 244 Tahun 2015, Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Prosedur Operasional Standar (POS): PPID BBPPMPV Pertanian
- SOP Pengelolaan Permohonan Informasi,
- SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
- SOP Pendokumentasi Informasi Publik
- SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
- SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
- SOP Pengujian tentang Konsekuensi
- SOP Pengumuman Informasi Publik
- SOP Penetapan Informasi yang Dikecualikan
